Diplomasi Aceh

Sahari Ayah Gani

SEJARAH mencatat dengan tinta emas reputasi dan kiprah Kerajaan Islam Aceh Darussalam dalam diplomasi internasional pada abad 16-17 lalu. Sultan Iskandar Muda pada masa itu telah menjalin hubungan politik, ekonomi, dan budaya dengan beberapa kekuatan adidaya dunia seperti, seperti Inggris, Amerika, Belanda, Prancis, Portugis, dan Arab. Tercatat nama-nama, Abdul Hamid, Mir Hasan (misi ke Belanda), Habib Abdurrahman misi ke Turki (kemudian berpihak ke Belanda), dan Panglima Tibang misi ke Malaya, yang sekian lama dicap pengkhianat oleh orang Aceh. Padahal Tibang justeru dikhianati oleh penerjemahnya Arifin yang berasal dari Muko-Muko, Bengkulu, yang membocorkan lobi Tibang dengan konsul Amerika di Penang kepada pihak Belanda. Mereka adalah diplomat kawakan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa itu.

Fenomena di atas, menyadarkan kita betapa ratusan tahun silam penguasa Aceh telah memiliki kesadaran dan pemahaman yang cukup baik tentang konsep, visi dan arti strategis hubungan internasional. Pakar sejarah Winfred Cantwell menyebut Kesultanan Aceh pada masa itu, telah masuk dalam kelompok lima besar kerajaan Islam dunia, bersama Ottoman, Maroko, Isfahan, dan Mogul. Suatu success story yang mengagumkan, piawai berkomunikasi, dan berinteraksi dengan berbagai bangsa di dunia. Ironi, jika generasi Aceh Baru kini di era kecanggihan teknologi komunikasi yang menisbikan faktor jarak dan waktu tidak mampu melanjutkankan dengan lebih baik.

Kisah lain diplomasi Aceh yakni pada 8 November 1883, seorang raja di belahan barat Aceh, Teuku Imeum Muda Teunom yang layak ditabalkan sebagai diplomat ulung. Saat itu, sebuah kapal milik Inggris bernama Nisero yang mengangkut gula dari Surabaya (Jawa Timur) ke kota pelabuhan Marseille di Perancis, terdampar di sekitar perairan laut di Teunom, dekat Panga, Aceh Jaya. Kapal beserta seluruh awaknya kemudian disandera oleh penguasa Teunom untuk political bargaining dengan Belanda. Awak kapal yang terdiri dari 19 warga multinasional, 10 Inggris, 2 Belanda, 2 Jerman, 2 Norwegia, 2 Italia dan 1 Amerika.

 Krisis diplomatik
Peristiwa itu kemudian menjadi isu panas politik dalam negeri Inggris di Westminster gedung parlemen Inggris. Dalam hubungan luar negeri berujung pada krisis diplomatik (diplomatic crisis) antara Inggris dan Belanda, dua kekuatan global masa itu. Inggris menuding Belanda tidak becus menjaga keamanan perairan di wilayah kekuasaannya. Kisah ini kemudian dituang dalam sebuah buku best seller bertajuk The Wreck of Nisero oleh William Bradley seorang mualim III Nisero. Kini, setelah 300 tahun lebih sejak kasus itu, buku tersebut menjadi literatur sejarah klasik di museum-museum Eropa.

Raja Teunom minta tebusan kepada Belanda, kendati Teunom telah mengakui kedaulatan Belanda dalam perjanjian Korte Verklaring. Namun Raja Teunom menjadikan Kapal Nisero sebagai bargaining chip (alat negosiasi) andalan strategi diplomasi untuk menekan Belanda. Sasaran sebenarnya adalah untuk memaksa Belanda menghentikan gangguan armada lautnya yang menghalangi akses ekspor lada Teunom, yang saat itu merupakan komoditi ekspor unggulan dan menjadi sumber utama devisa kerajaan Tunom.

Sebelumnya Teunom bebas menjual ladanya secara langsung kepada importir luar negeri, namun kemudian dipaksa Belanda harus melalui perantaranya. Menghadapi kemarahan Inggris, penguasa tertinggi Belanda, Gubernur Laging Tobias secara rahasia mengirim pasukan militer yang terdiri dari orang-orang Aceh yang telah bersahabat dengan Belanda, di antaranya Teuku Umar yang telah menyatakan takluk kepada Belanda.

Paul Van Teer, menyebut Teuku Umar dimanfaatkan Inggris untuk memimpin operasi militer pembebasan sandera. Bersama pasukannya Teuku Umar diangkut kapal Belanda bernama Bengkulen. Selama pelayaran ia diperlakukan sangat tidak hormat seperti seorang kuli, harus tidur di geladak kapal, dimaki oleh kelasi Belanda yang sedang mabuk. Teuku Umar sangat tersinggung, tipikal orang Aceh terhormat ketika diremehkan oleh Belanda. Ia medendam selama di kapal Belanda itu.

Begitu Teuku Umar dengan pasukannya didaratkan dengan sebuah sekoci di pantai Panga, seketika seluruh awak kapal di sekoci itu dibunuhnya. Selanjutnya Teuku Umar dan pasukannya bergabung dengan rakyat Teunom menghadapi tentara Inggris dan Belanda. Benang merah yang ingin digais-bawahi dari peristiwa di atas, ukanlah soal penyandeaan, tetapi ingin menggambarkan kepiawaian diplomasi penguasa Aceh masa silam, agar menjadi cermin bagi penguasa Aceh hari.

Pemerintah Aceh hari ini perlu lebih inovatif dan progresif lagi melakukan ekspansi dan ekstensifikasi diplomasi dengan dunia internasional. Selama ini kesan yang muncul adalah pola-pola penanganan diplomasi masih sangat konvensional. Lebih didominasi kunjungan rombongan pejabat eksekutif ataupun legislatif bergantian ke luar negeri, menjajakan potensi dan peluang investasi Aceh. Namun kita tidak tahu bagaimana realisasi konkret selanjutnya setelah itu, kecuali sederetan MoU di berbagai sektor.

Seharusnya yang diprioritaskan adalah kesinambungan berjangka panjang. Misalnya dalam wujud aliansi strategis (strategic linkeage), khususnya di bidang ekonomi, politik dan kultural.

Semestinya perlu dikembangkan adalah multytrack diplomacy (diplomasi multijalur) yang melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti pelaku UKM, Kadin, HIPPMI dan asosiasi usaha lainnya. Selama ini anggota delegasi Aceh ke luar negeri lebih banyak terdiri dari pejabat pemerintah dan kadangkala turut disertai isteri.

 Perlu meniru Mahathir
Perlu meniru Mahathir Mohammad, setiap kunjungannya ke luar negeri, ia selalu membawa para pengusaha Malaysia dalam jumlah besar untuk negosiasi dagang secara langsung dengan mitra di luar negeri. Upaya ini juga akan memperkaya wawasan internasional para pebisnis Malaysia. Pemerintah perlu meniru pola Mahathir, sehingga program agenda aksi outreach Aceh untuk go international bergerak secara simultan. Dengan demikian prestasi historis di bidang diplomasi generasi Aceh terdahulu berlanjut ke depan.

Sudah saatnya pemerintah Aceh menggarap bidang ini secara terencana dan konsepsional. Basis legalitas telah dituangkan dalam butir-butir MoU Helsinki yang memberikan Aceh akses luas berkiprah di dunia internasional. Perlu lebih dioptimalkan penguatan postur diplomasi Aceh ke mancanegara. Langkah-langkah berikut mungkin perlu dilakukan: Pertama, unit kerja Biro Kerjasama Luar Negeri sudah harus dibentuk. Sangat mengherankan di era globalisasi, urusan luar negeri masih disubordinasikan secara ad hoc pada level staf ahli gubernur. Padahal di level kabupaten dan kota unit semacam ini harus eksis.

Kedua, para pejabat dan staf terkait tupoksi perlu dibekali pengetahuan seluk beluk hubungan internasional, utamanya tentang ekonomi internasional, isu-isu strategis ekonomi pada tingkat bilateral; regional; dan multilateral; hukum perdagangan internasional serta komunikasi internasional. Ketiga, perlu dibuka kantor perwakilan (representative office) Aceh di sentra-sentra pusaran bisnis dan keuangan internasional di mancanegara. Kantor ini laiknya berfungsi sebagai “kedutaan besar Aceh” dan cukup dilayani oleh 2-3 orang profesional yang memiliki kompetensi hubungan internasional. Kantor ini melayani informasi cepat saji tentang berbagai potensi Aceh di bidang ekonomi, peluang investasi, regulasi dan destinasi wisata.

Bagi pelaku eksportir di Aceh, kantor ini juga berfungsi sebagai sumber informasi tentang perkembangan pasar di manca negara, komoditi atau produk apa yang sedang diminati pasar. Di samping fungsinya sebagai unit promosi, kantor ini bisa meng-counter publikasi isu-isu negatif oleh media luar negeri, yang dapat merusak citra iklim usaha Aceh di mata internasional. Langkah ini merupakan urgensi di era gobalisasi, khususnya mempersiapkan aparatur daerah yang memiliki mindset internasional, terutama menyongsong Pasar Bebas ASEAN (AFTA) 2015. Aceh secara geografis dan geoekonomi bersentuhan langsung dalam pusaran ekonomi ASEAN. Abai dan tidak acuh atas berbagai dinamika internasional hari ini, alamat Aceh ketinggalan kereta. Jadi tunggu apa lagi?

Oleh Sahari Ayah Gani, Alumnus S2 Hubungan Internasional American University, London, dan Mantan Staf Multilateral Kedutaan Besar RI di London, Inggris. Saat ini menjadi Dosen tamu pengasuh mata kuliah Politik Internasional, FISIP Unsyiah Banda Aceh. Email: ayieganissy02@gmail.com


Asal Kabar: http://aceh.tribunnews.com/2014/06/19/diplomasi-aceh
Share on Google Plus

About Peradaban Dunia

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

PuKAT Aceh Turki