Sebelum Qanun Basmi Koruptor Ada Tundalah Pemberlakuan Qanun Jinayah


Pemberlakuan Qanun Jinayah Sebaiknya Ditunda Sampai Qanun Cegah Korupsi  dan Basmi Koruptor Dibuat Disahkan Diberlakukan


“Wahai manusia! Sungguh telah hancur-hancuran umat sebelum kamu karena (mempermainkan hukum), kalau pejabat dan orang-orang terpandang mereka yang melakukan tindak kriminal maka para penegak hukumnya meninggalkan atau mempermainkan hukum itu. Akan tetapi jika orang-orang kecil/lemah yang melakukannya mereka menegakkan hukum dengan keras. Demi Allah, seandainya Fatimah anaknya Muhammad yang mencuri niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dll.) 

Sebagai orang Aceh yang menghormati indatu, saya setuju apabila shari'ah Islam diberlakukan di Aceh secara kaffah dan benar dan akan menentang siapa dan apapun yang mengganggunya. Itu akan mengagumkan. Pemberlakuan itu diharapkan menempuh langkah-langkah anak tangga secara tertib, dimulai dari atas ke bawah secara adil.

Sejatinya, yang lebih dahulu dilakukan ialah membuat qanun tentang mencegah korupsi dan membasmi koruptor karena itu asal daripada bencana umat. Bahkan hukuman mati adalah sesuai untuk koruptor supaya biang penyakit bangsa itu musnah dari negeri ini.

Setelah itu barulah qanun tentang hal lain yang mungkin kesalahannya dilakukan oleh rakyat seperti qanun jinayah yang di dalamnya ada hukuman cambuk diberlakukan. Jadi, semua mesti dilakukan secara teratur. Itulah keseimbangan, itulah keadilan.

Akan tetapi ada kekeliruan dalam anak tangga proses itu yang dibuat oleh DPRA (Dewan Perwakilan rakyat Aceh) yang lebih dahulu mengatur hukum untuk rakyat jelata yang sebagian besar masih menderita. Ini menandakan bahwa kekuasaan yang ada pada DPRA telah dimanfaatkan secara semena-mena dengan mengatas namakan Islam. Kita butuh orang bijak untuk menelaah masalah ini.

Itu salah satu bentuk kezaliman, di mana penjudi dan sebagainya yang hidupnya melarat dan kurang pendidikan dicambuk, sementara pencuri uang umat (koruptor) malah bebas menebar pesona, bahkan dihormati di setiap jamuan dan celakanya dicium tangannya pula karena dianggap terhormat.

Karena terlanjur disahkan dan dianggap patut oleh orang yang tidak menelaah apa dan mengapa secara lebih jauh, sebaiknya qanun itu ditunda terlebih dahulu pemberlakuannya, dan diminta dengan tegas, qanun mencegah korupsi dan membasmi koruptor dibuat dan disahkan lalu dijalankan, baru kemudian disusul pemberlakuan qanun jinayah.

Dengan mengikuti anak tangga ini, niscaya penentang sekuat apapun akan takluk kepada kehendak rakyat Aceh. Penting dipahami oleh orang Islam bahwa menolak qanun jinayah yang dibuat oleh manusia di DPRA bukan menolak hukum Islam. Itu adalah perangkap untuk umat yang dibuat oleh anggota dewan.

Penting dipahami oleh orang anti Islam bahwa Anda tidak bisa menolak sesuatu tanpa memberikan penyelesaian (solusi) yang lebih baik sementara peradaban Islam telah terbukti lebih manusiawi daripada yang dilakukan oleh umat lain sepanjang sejarah.

Kepada penentang qanun jinayah, saya ini bukan kawan kalian, akan tetapi kali ini saya tidak akan melawan kalian sebagaimana yang terjadi dengan seruan walikota Lhokseumawe tentang larangan perempuan duduk secara phang (mengangkang) di dudukan belakang sepeda motor. Saya melawan kalian tentang itu dahulu karena itu menyangkut adat budaya wilayah kami, bukan karena hukum Islam.

Kepada pendukung shari'ah Islam: saya adalah kawan kalian, akan tetapi kali ini saya meminta qanun jinayah ditunda diberlakukan, dan marilah kita bertindak secara bersama dan serentak untuk mendesak DPRA supaya membuat qanun mencegah korupsi dan membasmi koruptor kemudian memberlakukannya, setelah itu qanun jinayah baru adil dilaksanakan. Takutlah akan Allah Yang Maha Adil dan ikutilah Rasulnya yang merupakan manusia yang paling adil.

Oleh Thayeb Loh Angen
Share on Google Plus

About Peradaban Dunia

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

PuKAT Aceh Turki