Qanun Jinayah ala DPRA untuk Rakyat Jelata

Unjuk rasa minta gantung koruptor. Foto: Doc. detik
Tadi malam, 1 Oktober 2014, saya mengikuti pengajian KWPSI (Kaukus Wartawan Peduli Syari’at Islam) di Banda Aceh, tentang qanun jinayah yang baru disahkan. Dihadiri pula oleh dua anggota DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) yang baru dilantik. Pembicaraan tertuju pada kesetujuan dan kebutuhan qanun tersebut di Aceh.

Pembicara Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab. Ia mengatakan bahwa semua harus sepakat bisa menerimanya. Bersamaan dengan itu dia mengumpamakan bahwa memberlakukan syariat Islam di Aceh seperti memakaikan kembali mesin sepeda motor yang seluruh bagian lainnya seperti rangka, ban, soft dan lainnya telah diganti dengan bahan sepeda, kalau dipaksakan juga tidak akan jalan karena bidang pendukung lainnya sudah tidak ada.

Mengapa hukum-hukum yang dibuat memiliki sasaran orang-orang kelas bawah, sementara masalah terbesar di Aceh ialah korupsi, apakah anggota dewan itu sudah terbebas dari korupsi, bagaimana hukum hanya ditujukan untuk rakyat?

Bukan masalah setuju atau tidak dengan qanun ala DPRA itu karena Islam itu untuk semua orang dan bukan milik mereka. Kebijaksanaan orang-orang yang dipercaya oleh rakyat sepertinya telah lama menghilang. Dan isu tentang agama rentan menjadi pertikaian. Kekeliruan mereka bahkan membuat hukum Islam menjadi tudingan musuh Islam.

Penting dipahami bahwa menerima atau menolak qanun jinayah ala DPRA berbeda dengan menerima atau menolak hukum Islam diberlakukan di Aceh. Apakah anggota DPRA tidak tahu ada korupsi di Aceh sehingga tidak mengatakan apa-apa tentangnya ataukah mereka sendiri terlibat dengannya sehingga menghindari membicarakannya. Sebagian di sana ada anggota lama yang membuat qanun itu dan menjadikannya barang dagangan isu.

Kalau hanya mengurusi orang minum arak, mesum, dan semacamnya, geuchik gampong saja bisa melakukannya, tidak perlu keterlibatan DPRA membuat qanun. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh rakyat, kecuali dengan gerakan besar atau kekerasan, ialah mencegah korupsi dan membasmi koruptor. DPRA sebaiknya mengurusi hukum untuk menindak orang di dalam pemerintahan terlebih dahulu, baru mengurusi orang ramai yang telah memilihnya.

Apabila masalah utama telah selesai dan rakyat sudah pun mendapatkan keadilan, mereka tidak akan pernah mempermasalahkan aturan-aturan, bahkan mereka akan meminta sendiri supaya semua aturan Islam diberlakukan disebabkan mereka telah pun merasa hidup di negeri yang adil dan tahu bahwa hukum itu berlaku untuk semua kelas sosial masyarakat, termasuk kepada penegak hukum itu sendiri.

Akan tetapi keadaan itu masih jauh. Korupsi di pemerintahan yang menjadi penyakit menular dan mematikan tidak disentuh sama sekali, sementara kesalahan-kesalahan rakyat dijadikan permasalahan. Rakyat telah memilih orang-orang itu supaya hajat hidup mereka terpenuhi akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya.

Saya tidak mengerti apakah ini bentuk ujian Allah Ta’ala bagi orang Aceh bahwa hukum-Nya menjadi barang permainan untuk kemasyhuran sebagian orang yang menyusun-nyusunnya kembali untuk orang lain. Saya akan menghormati anggota DPRA kembali apabila qanun tentang mencegah korupsi dan membasmi koruptor telah pun dibuat dan disahkan.

Dan, apabila masanya tiba nanti saya akan mengajak beberapa orang penting untuk menemui mereka tentang pelahiran dan pengesahan qanun tentang kebudayaan secara lebih baik dan membubarkan Dinas Kebudayaan Aceh. Tentang pemberlakuan hukum Islam di Aceh, saya ingin itu ditujukan kepada orang di pemerintahan terlebih dahulu karena merekalah yang menjadi asal masalah yang memalukan Aceh.

Oleh Thayeb Loh Angen
Share on Google Plus

About Peradaban Dunia

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

PuKAT Aceh Turki