Menunggu Sikap Pemerintah Aceh Tentang Lamuri

Peneliti mengangkat nisan salah seorang raja Lamuri yang rebah di tanah bukit Lamreh, Aceh Besar, 1 Agustus 2014. Foto: RA Karamullah
Setelah kabar tentang rencana pembangunan lapangan golf di situs Kerajaan Lamuri di Lamreh, Aceh Besar, menghilang, kini isu tentang tapak penting sejarah Islam di Asia Tenggara tersebut kembali menghangat, setelah penelitian para ahli dari Unsyiah, USU, USM Malaysia dan dibantu oleh tenaga ahli independen (Taqiyuddin Muhammad dan Deddy Satria) tentangnya.

Sebagaimana diketahui, Lamuri adalah kawasan yang dilihat dari sudut pandang berbeda antara pemerintah dan pemerhati kebudayaan. Pemerintah berencana membebaskan tanah situs Lamuri untuk pembangunan lapangan golf supaya ekonomi masyarakat membaik. Sebaliknya pemerhati kebudayaan berharap pembebasan tanah Lamuri difungsikan untuk penelitian dan dikembangkan menjadi tujuan wisata sejarah dan berguna untuk ekonomi masyarakat dengan datangnya pengunjung dari dalam dan luar negeri.

Dari pemberitaan media beberapa tahun yang lalu setelah dimsyhurkan pembangunan lapangan golf di kawasan situs sejarah Lamuri pemerintah sebagai penanggung jawab  telah mengundang beberapa instansi terkait termasuk masyarakat setempat dan sudah mendapatkan persetujuan.

Beberapa orang di sekitar situs menyebutkan bahwa sebagian besar dari mereka yang di tanahnya terdapat situs Lamuri telah mendapatkan uang panjar dari pihak pembeli tanah untuk lapangan golf. Satria, salah seorang dari pemilik tanah di sekitar Benteng Inong Balee mengaku telah mendapatkan uang tersebut sebanyak Rp 20 juta. Dia tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh pemilik tanah lainnya. Menurutnya, semua dari mereka telah mendapatkan uang panjar dengan jumlah yang sama walaupun luas tanah mereka berbeda. Adi, pemilik tanah di sekitar mercusuar pun mengaku hal yang sama.

Siapa sebenarnya yang telah mengeluarkan uang untuk pembelian tanah di situs tersebut? Akan tetapi itu bisa disebut kabar baik. Pembebasan tanah tersebut, tinggal dilanjutkan, hanya saja, apabila dahulu diniatkan untuk membangun lapangan golf, kini penyelesaian pembeliannya dengan tujuan untuk penelitian, pelestarian, dan pengembangan situs yang kemudian dimanfaatkan sebagai rujukan sejarah dan tempat wisata.

Beberapa hari lalu, media besar dan beberapa media lainnya di Aceh memberitakan dengan hangat tentang penelitian Lamuri. Baru tanggapan ada dari BPCB (Badan Pelestarian Cagar Budaya) Aceh-Sumut yang merupakan bukan bagian dari pemerintah Aceh akan tetapi perwakilan kementrian dari Jakarta. Namun belum ada tanggapan dari Pemerintah Aceh yang ditunggu-tunggu oleh sekalian orang.

Dan, berdasarkan peristiawa pada sambutan apel setelah Idul Fitri 1435 H dan Pertemuan dengan Kepala SKPA, Senin, 4 Agustus 2014, Gubernur Aceh menyatakan,

“Humas Pemerintah Aceh adalah central pencitraan Pemerintah yang saya pimpin dan humas berfungsi sebagai media pencitraan Pemerintah Zikir ini. Makanya Kampanye kesuksesan setiap dinas harus melalui sirkulasi HUMAS.”

Di dalam pernyataan tersebut, gubernur melanjutkan,

"Instruksi ini penting, supaya pemerintah Aceh kuat dan bergema, maka semua pernyataan kepala SKPA di media itu harus atas nama gubernur Aceh. Bek saboh peurahoe, dua boh keumudoe, Semuanya harus atas nama Gubernur Aceh. Ta bangun Aceh, han mada ngen choem jaroe. Kalau keberatan, tinggal hadap saya, biar saya ganti segera.”

Maka, kini Kita tunggu penjelasan dari Kabag Humas Aceh tentang situs Lamuri di Lamreh, Aceh Besar.

Oleh Irfan M Nur, aktivis kebudayaan

Share on Google Plus

About Peradaban Dunia

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

PuKAT Aceh Turki