Untuk Dinas Syari'at Islam di Aceh


Penegakan syariat Islam seyogiyanya berlaku dari atas ke bawah sebagaimana Rasulullah SAW mendakwahkan Islam pertama sekali untuk bangsawan, baru kemudian kepada rakyat. Tegakkanlah syari'at Islam di negeri ini sebagaimana syari'at memerintahkannya.

Kelakuan seperti cara menabung dan berhutang uang dengan halal (tanpa riba seperti bunga di bank), terima gaji, mendapatkan jabatan, penegakan hukum secara syariat, cara berdagang, cara menyalurkan belanja (anggaran) dan pengerjaan (proyek) dari pemerintah dan sebagainya secara Islamlah yang semestinya menjadi hal yang pertama sekali diselesaikan oleh Dinas Syariat Islam di Aceh sebelum yang lainnya.

Mencegah dan membasmi korupsi adalah hal yang paling utama harus dikedepankan di dalam penegakan syari'at Islam karena ianya ialah inti daripada sebab terusaknya sistem di pemerintahan yang mengakibatkan menderitanya jutaan umat Islam di Aceh.

Sementara masalah aurat, minuman haram, salon pejalan perzinahan, percobaan perzinahan (pacaran) adalah kemaksiatan yang terjadi, biasanya, karena harta yang dimakan adalah riba dan haram. Kita harus bisa membuktikan kepada Barat bahwa sistem Islam lebih baik dan manusiawi daripada sistem mereka yang ribawi dan materialistis.

Bolehlah ide dinas syariat Islam itu bukan ide orang Aceh pada awalnya yang diperbuat untuk mengelabui kekacauan politik di Aceh di masa itu, akan tetapi bukankah kita bisa berpikir yang mana bisa menguatkan Islam dan yang mana hanya memburuk-burukkannya...?

Pemusatan tindakan hukum mesti dari atas ke bawah, hukum-hukum yang dicuba tegakkan adalah yang mengenai orang berjabatan tinggi dan berpengaruh terlebih dahulu, baru untuk rakyat. Inilah yang disebut kaffah yang sebenarnya. Kaffah untuk bangsa. Apabila tidak demikian, maka itu hanyalah mempermainkan hukum Allah Ta'ala.

Bermain-main dengan hukum Tuhan malah akan membuat negeri ini semakin terlaknat, bukan pengurusnya saja yang celaka, akan tetapi rakyat pun akan ikut terkena kesialan daripada kebodohan beberapa orang.

Maka, yang pertama sekali harus dicegah dan dilarang ialah kemungkaran yang diperbuat oleh pembesar negeri dan orang berpengaruh, baru setelahnya yang diperbuat oleh rakyat jelata. Teladanlah daripada Nabi Muhammad SAW dan sahabat bagaimana mereka menegakkan hukum Islam.

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Aceh pun mesti mengeluarkan aturan-aturan yang diperlukan oleh agama dan rakyat. Apakah anggota DPR Aceh berani membuat qanun mencegah dan membasmi korupsi? Jujurlah dengan kekuasaan Anda yang dipercayakan oleh Allah Ta'ala melalui suara yang diberikan oleh masyarakat.

Sekali lagi, tegakkan syari'at Islam dari atas ke bawah, mulailah dari memperbaiki sistem ekonomi, penyaluran belanja dan pengerjaan daripada pemerintah kepada rakyat dan semacamnya secara halal.

Cegah dan basmilah korupsi, itulah tugas utama daripada Dinas Syariat Islam, barulah setelahnya mengurus aurat perempuan dan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan syahwat dan sebagainya. Semoga Allah memberikan hidayah akan kita sekalian. Amin.

Oleh Thayeb Loh Angen, aktivis di Pusat Kebudayaan Aceh - Turki (PuKAT), anggota KWPSI (Kaukus Wartawan Peduli Syari'at Islam).
Share on Google Plus

About Peradaban Dunia

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

PuKAT Aceh Turki