Makna 9 Tahun Perdamaian Aceh

Jabat tangan setelah penandatanganan kesepahaman perdamaian antara orang Aceh di garis keras politik yang disebut GAM dan RI, Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.

Sembilan tahun telah pun berlalu, perang antara orang Aceh dengan tentara dan polisi Republik Indonesia telah berakhir sejak 15 Agustus 2005 karena ada perjanjian kesepahaman di Helsinki, ibukota Finlandia, di Eropa Utara. Lalu, setelah orang Aceh di garis keras politik menyerahkan akan senjatanya yang dibeli dengan uang patungan dari rakyat untuk dipotong-potong, maka orang Aceh diberi hak membuat partai sendiri yang hanya berkuasa di dalam wilayah Aceh, bukan lagi semata partai yang berpusat di Jakarta yang bisa berpolitik secara sah.

Sembilan tahun itu telah pun berlalu, dan yang terjadi hari ini, perdamaian Aceh, tidak direncanakan oleh orang Aceh sendiri sehingga Aceh hanya sedikit mendapatkan keuntungan daripada perjanjian itu. Bukan keuntungan yang tertulis di kertas, tetapi yang terjadi selama sembilan tahun ini.
Kekuatan Aceh yang sebelumnya utuh sehingga bisa melawan RI, telah pun dipecahkan, tepat begitu perdamaian dianggap akan terus berlangsung, setidaknya, sampai sekitar dua puluh tahun setelah ianya ditandatangani.

Sebelumnya, saya masih menduga bahwa orang Aceh yang menjalani politik keras bisa belajar daripada apa yang telah terjadi, akan tetapi ternyata mereka memang bebal. Kita semua tahu bahwa Irwandi-Nazar yang dimenangkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh pertama setelah perdamaian diteken adalah dukungan orang Aceh di garis keras politik sehingga rakyat memilihnya.

Namun, begitu memimpin, terjadilah perpecahan di antara mereka sehingga masing-masing punya kubu yang saling bertentangan. Sementara sebelum menadapatkan jabatan politik, mereka punya tujuan yang sama. Lalu, Nazar membuat partai sendiri karena orang Aceh yang di garis keras politik telah menyingkirkannya.
Setelahnya, Irwandi disingkirkan dari garis keras politik Aceh, lalu lahirlah partai baru, yang secara sekilas bisa kita lihat dan tanpa disadari oleh pengikutnya, didirikan hanya untuk menghancurkan partai induknya. Apakah ini keinginan orang Aceh?

Kini, pengganiti Irwandi-Nazar, muncul Zaini-Muzakir, pun bernasib sama. Mereka telah pun dipertikaikan. Apakah ini keinginan orang Aceh? Dan jika nantinya, salah satu dari Muzakir atau Zaini tersingkir, akankah membuat partai lain seperti Nazar dan Irwandi?

Itulah perdamaian Aceh, sembilan tahun telah pun berlalu, berapa peratuskah isi kesepakatan antara orang Aceh di garis keras politik dengan politisi RI telah dijalankan? Biasanya, segalah sesuatu itu akan dimenangkan oleh perancangnya. Dan perdamaian Aceh tidaklah dirancang oleh orang Aceh yang berada di garis keras politik. Lalu oleh siapakah?

Entah siapa yang begitu rapi mengatur opini masyarakat (publik) sehingga orang-orang yang dahulunya bersatu dan dihormati oleh sekalian rakyat, kini terpecah dan menjadi bahan cercaan. Dan, selain tidak bisa membela kepentingan Aceh secara politik dengan Jakarta, Irwandi-nazar, dan kini Zaini-Zakir yang memasuki masa menjabat kedua tahun, belum pun bisa memperbaiki Aceh, terutama di dalam bidang terpenting, yakni ekonomi.

Masih banyak orang miskin, masih banyak pengemis berkeliaran, masih banyak lapangan usaha dan kerja yang seharusnya ada akan tetapi tidak diadakan. Masih ada orang Aceh yang tidak bisa makan tiga kali sehari, banyak bayi kurang gisi, sementara pemimpin dan seluruh pegawainya, dan anggota dewan perwakilan rakyat, mendapatkan akan gaji yang banyak ditambah tunjangan kiri kanan serta, sebagian mereka mendapatkan itu bahkan dengan tidak menjalankan tugasnya, bahkan mereka pun masih merampas bagian orang lain daripada proyek-proyek yang diluncurkan oleh pemerintah.

Itulah makna sembilan tahun perdamaian Aceh, masih ada rakyat yang tidak makan tiga kali sehari, penjabat negara semakin korup, dan warisan budaya Aceh pun tidak dilestarikan dengan benar.

Apabila di masa peperangan dengan RI, orang Aceh mati karena ditembak oleh tentara dan polisi karena diperintahkan dari Jakarta, akan tetapi di dalam damai, mereka telah pun mati impian. Impian yang dulu seakan apabila orang di garis keras politik Aceh menjadi pembesar di pemerintahan niscaya kepentingan rakyat akan dijakankan, akan tetapi itu tidak pun terjadi.

Ironis, ribuan nyawa telah hilang karena perang yang berdarah-darah itu, akan tetapi sumber masalah –yakni korupsi- yang membuat tidak terpenuhinya kebutuhan rakyat, tidaklah dihilangkan, bahkan bertambah? Sebagaimana kata syair (saya tidak tahu siapa pengarangnya) ‘Oh lheueh bak babah rimueng, jiteumueng le babah buya. 

Itulah keadaan perdamaian Aceh setelah sembilan tahun berlalu, dan maknanya, isu bendera dan qanun untuk kepentingan Aceh seperti bendera Aceh menjadi barang dagangan untuk mendapatkan kemasyhuran dan pengalihan isu ketidakberhasilan penguasa baru tersebut.

Oleh Thayeb Loh Angen, aktivis kebudayaan


Share on Google Plus

About Peradaban Dunia

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

PuKAT Aceh Turki