Pemilu Aceh Aman

Orang Aceh Pilih Pemilu Damai. Foto: penaone.com
Beberapa kekerasan menjelang pemilu 9 April 2014, seperti pemukulan, pembakaran, penembakan, merupakan hal yang bisa dimaklumi oleh orang yang mahu berpikir jernih. Itu merupakan warisan dari perang gerilya di Aceh yang berakhir tatkala Memorandum of Understanding (MoU) antara GAM dan RI pada 15 Agustus 2005 ditandatangani di Helsinki, Finlandia.

Kekerasan yang telah terjadi akibat pelakunya terpancing itu tidak akan merusak perdamaian Aceh yang telah diraih secara berpayah-payah walaupun dengan harga murah. Kekerasan itu umpama orang membuat sebuah kenduri besar yang menggunakan ribuan piring dan gelas, perkara adanya satu atau dua benda dari kaca itu pecah merupakan hal yang biasa. Kita tahu bahwa tidak ada seorang pun di Aceh yang ingin menderita karena bencana buatan serupa perang raya yang menyakitkan itu.

Memang tidak ada orang waras yang mahu membenarkan kejahatan pendukung sebuah partai politik yang menganiaya anggota partai lain, tetapi mahu tidak mahu kita diharuskan oleh alam untuk memahami bahwa Aceh baru saja selesai berperang. Trauma itu belum pun menghilang dari setiap pikiran orang Aceh. Sampai saat ini, kita masih berusaha keras untuk melupakan perang tersebut demi menjaga perdamaian.

Anda di luar Aceh tidak bisa mengatakan bahwa pemilu kami akan tidak aman dengan adanya beberapa kekerasan tersebut. Perdamaian itu baru mencapai usia 9 tahun pada 15 Agustus 2014 nanti. Apabila dibandingkan dengan manusia, perdamaian Aceh belum cukup umur sehingga tentang keamanan, Aceh belum bisa dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia yang tidak mengenal perang. Aceh harus dibandingkan dengan tempat di negara lain yang baru selesai berperang seperti Iraq, Afrika, Bosnia, dan sebagainya.

Kekarasan yang terjadi menjelang pemilu ini baru terjadi di antara pendukung partai politik, belum naik kelas sampai kepada elit politik atau sekalian calon legislatif (caleg), dan lainnya di antara partai. Di luar negeri sana, bahkan pendukung klub sepak bola saja ada yang berkelahi, pun ada yang menembak pemainnya. Maka, kekerasan di kelas bawah tersebut belum menggoyangkan pilar utama partai politik di Aceh.

Baru bisa disebutkan bahwa rencana pemilu Aceh tersebut kurang aman untuk dilanjutkan apabila ada calon dari sebuah partai politik memukul calon dari partai lain. Apabila itu terjadi, maka Mahkamah Konstitusi (MK) RI punya alasan kuat untuk membatalkan pemilu 9 April 2014 di Aceh dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) akan membuka pendaftaran ulang dengan tidak melibatkan calon pejabat yang saling pukul tersebut.

Kenyataan Aceh yang masih belum cukup umur di dalam perdamaian ini bisa membenarkan kebijakan Jakarta tatkala mengirimkan banyak anggota pengaman pemilu ke Aceh. Namun dalam hal ini, Jakarta tidak perlu khawatir karena Aceh masih di dalam NKRI. Jakarta harus takut apabila Aceh menolak untuk ikut pemilu. Tetapi itu tidak akan terjadi selama partai yang dibentuk oleh bekas penentang NKRI masih bersemangat mengikuti pemilu.

Tentang partai politik manakah yang mungkin mendapatkan suara terbanyak, kita tidak bisa pastikan. Hasil pemungutan suara nantilah yang menentukan hal tersebut. Namun, apabila ingin mereka-reka berdasarkan beberapa fakta di lapangan, maka kita bisa melihat apa yang terjadi di wilayah yang terbanyak penduduk di Aceh, yakni Lhokseumawe dan Aceh Utara yang sepanjang sejarah Aceh menjadi penentu suara politik.

Di bekas kesultanan Samudera Pasai tersebut, Partai Aceh (PA) masih didukung kuat oleh rakyat. Di mana-mana kampanye akbar PA banyak dihadiri oleh penduduk. Setiap kampanye PA di sana selalu disesaki oleh puluhan ribu orang dengan memakai baju merah berlambang PA. Itu memang menyakitkan bagi sebagian orang, tetapi fakta yang terjadi terlalu sulit untuk bisa dibantah.

Bagaimana apabila kita memakai sebuah sebuah sudut pandang yang berbeda dengan yang sering dimitoskan oleh sebagian orang, yakni ‘pemilih cerdas yang kebanyakan menghuni perkotaan tidak akan memilih PA’. Marilah kita melihat paramida terbalik bahwa banyaknya pendukung PA di perkampungan disebabkan mereka dekat dengan perang raya di masa sebelum MoU Helsinki.

Kedekatan itu membuat mereka merasa terpanggil untuk mengikuti apa saja arahan dari bekas gerilyawan GAM. Dalam hal ini, arahan untuk memilih PA. Ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat perkampungan di Aceh lebih baik daripada masyarakat perkotaan. Mereka menyadari bahwa memilih partai lokal lebih menguntungkan Aceh dalam berbagai hal daripada memilih partai nasional.

Rasa ‘nasionalisme Aceh’ yang disiarkan selama masa Reformasi Indonesia pada 1998 sampai MoU Helsinki 2005 di Aceh, telah mengikis sebagian besar pesona partai nasional, terutama di perkampungan. Pesona itu telah direbut secara mutlak oleh PA walaupun dalam beberapa waktu terakhir telah sedikit berkurang.

Namun, kurangnya ahli politik di dalam tubuh PA membuat sebuah hal penting tidak terjadi, yakni menyakinkan sekalian rakyat Aceh supaya memusuhi partai nasional yang ada di Aceh. Sebelum itu berlangsung, sesuatu yang merugikan Aceh pun terjadi, yakni terpecahnya sebagian kecil bekas gerilyawan, ada sedikit orang yang bergabung dengan PNA (Partai Nasional Aceh).

Keluarnya sebagian kecil orang dari PA dan membuat PNA terlihat semacam rekayasa oleh beberapa pihak supaya PA tidak melawan partai nasional, tetapi melawan sesama bekas gerilyawan, sesama Aceh. Sementara, dalam pandangan poltik, apabila Aceh ingin benar-benar memanfaatkan hak kekhususan yang diberikan kepadanya, maka ia harus memenangkan partai lokal yang lahir akibat adanya MoU Helsinki antara GAM dan RI.

Kesadaran akan kepentingan politik Aceh inilah yang belum dimiliki oleh sebagian orang, termasuk cendikiawan sehingga mereka tidak mendukung partai lokal. Ini membuktikan bahwa cendikiawan semacam itu masih awam dalam bidang poltik yang sesungguhnya karena masih memakai pola pikir sebelum adanya MoU Helsinki. Mereka adalah orang-orang yang ketinggalan siaran terkini dari pesawat politik dunia di Aceh.

Dengan kenyataan ini, kekerasan menjelang pemilu 9 April 2014 di Aceh merupakan hal yang tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak perlu dihayalkan yang macam-macam, apalagi mengaitkannya dengan keberlangsungan peradamaian karena MoU Helsinki.

Manakala ribuan batang bedil itu sudah dipotong pada masa sembilan tahun lalu, ternyata masih ada satu atau dua yang tersisa meletuskan kembali pelurunya karena persaingan partai di tahun ini, tetapi itu tidaklah mungkin menghentikan perdamaian yang mengangumkan dan murah itu. Selat Malaka tidak akan berbau pesing oleh kencing beberapa orang pelaut.

Thayeb Loh Angen, Aktivis kebudayaan di Pusat Kebudayaan Aceh Dan Turki (PuKAT).
Share on Google Plus

About Peradaban Dunia

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

PuKAT Aceh Turki