Aceh Mungkin Tunda Pemilu 2014


Pemilihan Raya atau Pemilihan Umum (Pemilu) yang direncanakan berlaku pada 9 April 2014 ada kemungkinan ditunda, baik tingkatan pemerintahan Aceh mahupun di tingkat negara Indonesia. Berubahnya hukum tentang aturan pemilu di Indonesia yang terjadi baru-baru ini membuat kemungkinan itu akan ada di tingkat negara.

Di sini kita memusatkan perhatian pada wilayah Aceh semata yang merupakan bagian negeri paling unik di Indonesia karena selain ada partai nasional (parnas) ada partai khusus yang daerah jangkauanya semata di dalam propinsi atau partai lokal (parlok). Khusus di Aceh, perkara belum disetujuinya bendera Aceh sebagaimana usulan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Aceh, sedikit tentang wali nanggroe, dan semacamnya menjadi perkara utama yang membuat Pemilihan Raya bisa tertunda dengan sendirinya. Hal lain yang mungkin menyebabkannya adalah pertikaian antara partai.

Apabila Pemilihan Raya ditunda di Aceh karena alasan pertama, maka politikus Indonesia dihitung gagal menjalankan pemerintahan demokrasi dengan benar di Aceh. Apabila ditundanya bersebabkan alasan kedua, maka politikus di Aceh dinilai gagal membela kepentingan Aceh. Bagi sekalian rakyat, ditunda atau tidaknya Pemilihan Raya, dan apabila ditunda, baik karena alasan pertama maupun kedua, bukanlah hal penting.

Itu semua memang dugaan, dan sebagian orang mungkin akan mencari berbagai alasan untuk membantahnya. Tetapi tunggu dulu. Aceh ini unik. Pada pemilu 2012 lalu tidak ada siapapun yang mengatakan bahawa itu akan ditunda. Namun sekitar beberapa bulan sebelum itu diumumkan ditunda, saya sudah mengatakan kepada beberapa rekan bahwa itu pasti ditunda karena PA (Partai Aceh) belum mendaftarkan dirinya.

Ketentuan Indonesia akan kalah apabila orang yang memantau perjalanan perdamaian Aceh berdasarkan MoU Helsinki mendesak RI untuk menunda pemilu 2012 sampai PA mendaftarkan calon gubernur dan wakil gubernurnya, itu diakarenakan ada bagian di dalam perjanjian tersebut yang menyimpulkan bahwa partai yang dibentuk karena MoU tersebut harus mengikuti pemilu. Kemutlakannya mengikuti pemilu karena ianya didirikan oleh salah satu pihak yang menandatangani perjanjian tersebut.

Dalam hal ini, partai yang dihitung mewakili Aceh oleh pemantau adalah PA. Di masa kini, dan sampai kapanpun, pemantau itu hanya memperhitungkan PA sebagai partai khusus yang mewakili Aceh karena itulah partai pertama yang dibentuk oleh penandatangan MoU Helsinki atas nama Aceh, bukan sekalian partai lokal lain. Walaupun kini ada partai selain PA yang di dalamnya ada beberapa juru runding MoU Helsinki, itu tetap sahaja tidak diakui oleh pemantau tersebut.

Jangankan sebagian, apabila seluruh juru runding atau bekas gerilyawan itu keluar daripada PA dan masuk ke dalam partai lain atau membuat partai yang lain lagi, tetap tidak akan diakui oleh pemantau tersebut karena yang diperhitungkan adalah partai khusus pertama di Aceh yang dibentuk setelah MoU Helsinki dan disahkan oleh Republik Indonesia, yaitu PA. Dengan kata lain, menjaga PA adalah hal mutlak bagi Aceh apabila menginginkan Jakarta memberikan semua kekhusussan Aceh sebagaimana seharusnya.

Artinya, apabila orang Aceh, sengaja atau tidak sengaja, memburuk-burukkan atau menghancurkan PA, maka itu sama artinya menghapus haknya sendiri yang tersebut di dalam MoU Helsinki karena jika orang Aceh sendiri yang menghancurkan partai khususnya, maka pemantau tidak akan turut campur. Itu malapetaka. Dan ketika kini ada partai selain PA yang di dalamnya ada juru runding dan bekas gerilyawan, itu adalah bencana bagi dunia politik Aceh. Kita akan semakin jauh tersesat setelah meninggalkan jalur utama yang benar.

Itu terjadi karena perjuangan Aceh sekarang bukan lagi menuntut Negara tersendiri sebagaimana dimulakan oleh Hasan Tiro, tetapi adalah menjalankan kesepakatan yang ada di dalam MoU Helsinki yang ditandatangani oleh Malik Mahmud Al-Haytar dari pihak GAM pada 15 Agustus 2005. Suka atau tidak, itulah kenyatannya sekarang. Pahit manisnya harus kita telan. Kita di Aceh tidak diberikan pilihan lain.

Kembali kepada perihal Pemilihan Raya 2014. Berapa peratus (%) kemungkinannya ditunda? Kelihatannya, ianya memiliki 60-70 peratus untuk ditunda. Apabila angka itu tidak berkurang sampai pertengahan Maret 2014, maka penundaan pemilihan itu pasti terjadi. Penundaan itu akan merugikan keseimbangan pemerintahan. Sekalian partai atau orang yang telah menyiapkan dirinya untuk bertanding di dalam pemilihan tersebut akan sedikit atau banyak rugi dan harus mengubah strategi.

Apakah yang menyebabkan Pemilihan Raya ini ditunda? Sudah kita sebutkan tadi, perkara qanun bendera dan semacamnya yang dibuat oleh wakil rakyat Aceh di DPR Aceh dan perkara pertikaian antara partai apabila mencapai tingkat kekerasan. Perihal qanun yang diributkan tersebut sampai pada awal 2014 ini sama masalahnya dengan perkara belum didaftarkannya calon gubernur dan wakil gubernur Aceh oleh PA pada 2012 lalu. Itu akan melibatkan pihak pemantau perdamaian.

Tetapi perkara kedua, yakni keributan di antara partai di Aceh, tidak akan melibatkan pihak luar, namun itu sama bahayanya bagi negara, bagaimanakah Pemilihan Raya dilangsungkan sementara peserta utamanya sedang bertikai yang mengakibatkan peserta lainnya ikut ketakutan? Hanya apabila qanun itu cepat diselesaikan dan partai-partai segera didamaikan dengan benarlah, maka Pemilihan Raya 2014 di Aceh tidak akan tertunda.*

Oleh Thayeb Loh Angen
Share on Google Plus

About Peradaban Dunia

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

PuKAT Aceh Turki