Ratusan Seniman Banda Aceh Tolak Mubes DKB

Pertemuan sekalian seniman yang berkarya di Banda Aceh pada bulan September 2013 di Taman Sari Banda Aceh untuk membicangkan penyelesaian masalah tidak dihidupkannya DKB (Dewan Kesenian Banda Aceh) selama lebih daripada lima tahun. Tampak di foto: (Dari kiri) Herman RN, Azhari, RA Kamarullah, Fauzan Santa, Mahrizal Rubi, Muammar Ma'aruf, Anton Kurnia, dan lain-lain. Foto: Thayeb Loh Angen.
Banda Aceh - Dewan Kesenian Banda Aceh (DKB) yang kepengurusannya tidak berlaku lagi dalam waktu lebih kurang lima tahun (satu periode) menyebarkan undangan untuk menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) yang akan dilaksanakan pada 21 Desember 2013 di Rumah Budaya Kota Banda Aceh. Undangan atas nama pengurus lama itu tidak sah.

Demikian kata Herman RN, seorang sastrawan penduduk Banda Aceh, mempertanyakan keabsahan  acara tersebut pada 19 Desember 2013. Herman mengaku bahwa ia berbicara atas nama sekalian seniman yang bermusyawarah di Taman Sari dan ratusan orang lainnya yang telah menandatangani sebuah petisi.

"Kami yang telah beberapa kali bermusyawarah di Taman Sari untuk penyelesaian DKB, di antaranya adalah Mahrisal Rubi, Azhari, Imam Juwaini, Mustika, Fozan Santa, dan masih banyak lagi. Antara senang, haru, dan miris, yang kami rasakan menyikapi undangan tersebut. Pertanyaan sederhana, apakah Mubes ini tindak lanjut dari petisi yang kami sampaikan kepada Reza Pahlevi, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kota Banda Aceh?” kata Herman RN.

Menurutnya, sekumpulan orang yang cinta dan peduli kesenian di Banda Aceh sempat duduk bersama membicarakan soalan DKB yang sudah menghentikan kegiatan sejak 2007.
“Hasil musyawarah pada 23 dan 25 September 2013 itu melahirkan sejumlah petisi. Petisi itu kami tujukan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, dalam hal ini Disbudpar Kota sebagai Pembina DKB. Petisi tersebut sudah ditandatangani puluhan perwakilan seniman Banda Aceh dari berbagai cabang kesenian,” kata Herman RN.

Herman menyebutkan nama orang yang menandatangi petisi tersebut. Menurutnya, mera adalah R.A Karamullah, dan Muhammad Hamzah (film), Idrus bin Harun dan Fadhlan Jaroe (rupa), Thayeb Loh Angen, Nazar Shah Alam, dan Muhadzdzier M Salda (sastra), Mustika dan Fozan Santa (Teater), Imam Juwaini (tari), dan, kata Herman, masih banyak lagi, baik atas nama komunitas (organisasi) mahupun atas nama pribadi.

“Petisi tersebut meminta agar Disbudpar Kota mengambil alih DKB sementara waktu itu telah di tangan Kadisbudpar. Kami bertemu langsung dengan Reza Pahlevi di sebuah warung kopi dekat Taman Sari Banda Aceh, untuk memberikan petisi tersebut. Waktu itu, kata dia, Kadisbudpar berjanji akan menyelesaikan masalah ini,” kata Herman.

“Kami atas nama kumpulan seniman Taman Sari tidak tahu persis metode yang akan digunakan kadis dalam menyelesaikan masalah. Kami hanya minta, Disbudpar membentuk tim kecil untuk menyusun kepanitiaan Mubes DKB. Tahu-tahunya, sekarang Disbudpar mengeluarkan SK Mubes untuk pengurus lama DKB. Surat undangan Mubes diteken langsung oleh ketua lama DKB yang sudah terhenti selama lima tahun. Kami tak tahu apakah ini dibenarkan dalam hukum?” kata Herman.

Menurutnya, pengurus yang sudah habis masa SK kepengurusan (bahkan 5 tahun  tidak berkegiatan -red) tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan surat atas nama lembaganya. Herman menaku pihaknya tidak paham apakah seorang ketua umum yang belum didefenitifkan boleh menjadi ketua panitia Mubes, yang kemudian berhak mengundang peserta Mubes.

“Sudah representatifkah peserta yang diundang dalam Mubes nanti? Hal ini mengingat selama ini yang menghidupkan panggung kesenian Kota Banda Aceh didominasi oleh mereka yang muda-muda, terutama sekali kelompok seniman yang terlibat di Piasan Seni Kota Banda Aceh.
Herman berharap supaay Kadisbudpar Banda Aceh mengingat bahwa sudah dua tahun pagelaran kesenian di Banda Aceh itu hidup dengan Piasan Seni di Taman Sari.

“Pantaskah Kadisbudpar Banda Aceh melupakan mereka yang selama ini menghidupkan Piasan Seni Kota Banda Aceh? Semoga Mubes berjalan sesuai cita-cita bersama, sesuai mandat AD/ART, adanya LPJ pengurus lama (aset dan finansial), hingga terpilih sosok ketua baru. Pengalaman masa lalu adalah contoh di masa depan. Salam budaya,” tegas Herman RN atas nama para seniman lainnya.pd

Sebagai lampiran, berikut adalah isi petisi yang disebutkan oleh Herman RN

PETISI BERSAMA
SENIMAN BANDA ACEH PEDULI
Yang Terhormat,
Bapak Walikota Banda Aceh
di tempat.

Latar Belakang Petisi

1. Dewan Kesenian Banda Aceh (DKB) sebagai wadah bagi para seniman dan praktisi kesenian di Kota Banda Aceh telah vakum selama 5 tahun, terhitung sejak tahun 2007.
2. Dalam 5 tahun kevakuman tersebut, tidak ada kepastian dari pengurus DKB Periode 2004-2007 untuk menyelenggarakan Mubes dan mencari pengurus pengganti.
3. Tidak adanya transparansi dari pengurus DKB Periode 2004-2007, baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun perihal pelaksanaan kegiatan.
4. Mengembalikan persoalan ini kepada Walikota Banda Aceh selaku Pembina DKB Akibat:
        1. Kevakuman tersebut menyebabkan selama 5 tahun tidak adanya lembaga payung yang menjadi wadah bagi setiap seniman dan praktisi seni di Kota Banda Aceh untuk menuangkan aspirasinya.
        2. Tidak berjalannya DKB sebagai mediator sekaligus fasilitator bagi seniman/praktisi seni dan kegiatan kesenian di Kota Banda Aceh.
       3. Banyak kegiatan kesenian di Banda Aceh yang berlangsung tanpa keikutsertaan DKB sebagai lembaga dewan kesenian yang legalitasnya langsung di bawah Walikota Banda Aceh sehingga merugikan seniman kota Banda Aceh.

Tujuan Petisi:

Seniman dan praktisi seni di Kota Banda Aceh –baik yang diakui oleh DKB maupun tidak–  perlu mengetahui tentang sebab-sebab dan alasan kevakuman tersebut selama 5 tahun terkakhir.
1. Menuntut pertanggungjawaban atas kevakuman tersebut karena penundaan Mubes dianggap telah merugikan seniman dan dunia kesenian di Banda Aceh.

Tuntutan
       1. Mendesak segera dilakukan Musyawarah Luar Biasa seniman Banda Aceh. Pengurus DKB (2004-2007) dianggap tidak layak melaksanakan Mubes, karena pengurus DKB periode (2004-2007) telah melenceng dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga DKB dengan tidak melakukan Mubes semasa masa berlaku kepengurusan. Kami memandang, tidak ada legalisasi bagi pengurus DKB membentuk kepanitiaan Mubes, karena masa kepengurusan sudah tidak berlaku lagi sehingga setiap kegiatan dan surat yang dikeluarkan DKB saat ini dapat dianggap cacat hukum dan melemahkan pengurus baru yang terpilih.
      2. Para pengurus DKB berkewajiban menjelaskan kepada Seniman Banda Aceh alasan penundaan Mubes selama 5 tahun sehingga timbul kesan lembaga tersebut menjadi milik sekelompok orang semata. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan contoh penyelenggaraan lembaga publik yang bertanggungjawab.
     3. Meminta laporan pertanggungjawaban pengurus terhadap penggunaan aset dan pengelolaan keuangan DKB selama periode kepengurusan. Laporan pertanggungjawaban pengurus tersebut wajib disampaikan di hadapan khayalak seniman dalam Musyawarah Luar Biasa.

Penutup

Guna menyelesaikan poin-poin tuntutan di atas, kami para Seniman Banda Aceh Peduli, dengan kerendahan hati meminta kesediaan Walikota Banda Aceh memfasilitasi pertemuan antara pengurus DKB Periode 2004-2007 dengan para Seniman Kota Banda Aceh untuk menyelesaikan persoalan ini. Jika dalam pertemuan yang telah ditentukan nantinya para pengurus tidak hadir dan mengelak dari tanggungjawab, kami meminta Walikota Banda Aceh mengambil tindakan tegas kepada para pengurus sesuai jalur hukum.

Keputusan ini kami ambil berdasarkan musyawarah bersama para seniman Kota Banda Aceh pada Senin, 23 September 2013 dan Rabu, 25 September 2013. Kedua pertemuan tersebut kami laksanakan di Taman Sari, pukul 16:00 s/d 18:30 WIB. Besar harapan kami, keputusan bersama ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,  25 September 2013
Kami yang membuat dan menandatangani petisi
Share on Google Plus

About Peradaban Dunia

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

PuKAT Aceh Turki