Nasionalisme Aceh


Adakah nasionalisme Aceh? Jika ada, kapankah itu mulai muncul?

Nasionalisme Aceh telah membentuk sebuah arah sejarah. Itu dimunculkan oleh Hasan Tiro dengan bukunya ‘The Price of Freedom’, ‘Aceh Bak Mata Donya’ dan lain-lain. Namun sebuah buku tidak akan berpengaruh jika tidak ada yang membaca atau menindaklanjuti dari isinya.

Aceh menuntut merdeka dari Republik Indonesia sejak pernyataan Aceh Sumatera Merdeka oleh Hasan Tiro pada 4 Desember 1976 di Gunong Alimon Aceh sampai penandantanganan kesepakatan (MoU) di Helsinki Finlandia pada 15 Agustus 2005 karena adanya nasionalisme Aceh.

Nasionalisme adalah sebuah paham kebangsaan yang karenanya apapun akan dilakukan supaya bangsanya tetap ada dan berjaya. Bagaimana setelah Mou Helsinki, apakah nasionalisme Aceh masih ada di Aceh? Saya meragukan itu. Walaupun sesekali di kampung-kampung masih ada kalimat tentang Aceh Merdeka, tetapi saya sangat meragukan itu. Nasionalisme Aceh itu telah mati.
Republik Indonesia tidak perlu khawatir akan permintaan Aceh untuk mendirikan negara sendiri sebagaimana yang telah terjadi sebelum MoU Helsinki. Itu tidak akan ada lagi. Rumusan kalimatnya begini,
 
“Lebih mudah membangkitkan nasionalisme untuk pertama kali dengan tujuan menciptakan harapan dari sebuah bangsa tertindas sebagaimana yang dilakukan oleh Hasan Tiro, daripada membangkitkan nasionalisme dari bangsa yang sudah pernah percaya padanya dan mencoba tetapi kemudian merasa tertipu oleh pengajak dan menderita kegagalan yang dalam. Ini memang bahaya untuk Aceh, tetapi sudah terlanjur terjadi.”


Mengapa saya menyebutkan bahwa nasionalisme Aceh itu dibangkitkan oleh Hasan Tiro? Bagaimana dengan sejarah kegemilangan Aceh di masa Negara Kesultanan Samudera Pasai dan Aceh Darussalam berdaulat?

Negara Kesultanan Samudera Pasai dan Aceh Darussalam tidak mengembangkan nasionalisme Aceh, tetapi sebuah persaudaraan Islam antara bangsa-bangsa Melayu. Bahkan, kata Aceh, tidak pernah tedengar di masa Kesultanan Samudera Pasai. Kata Aceh baru disiarkan ketika Aceh Darussalam. Itu bukan artinya Aceh tidak ada sebelum itu, tetapi ini diartikan bahwa sebuah kumpulan manusia yang kini disebut Aceh, di masa dahulunya bukan dinamakan Aceh.

Di masa Kesultanan Samudera Pasai, bahasa resmi yan dipakai adalah bahasa Jawi (Melayu Pasai), bukan bahasa Aceh. Begitupun di masa Kesultanan Aceh Darussalam, semuanya memakai bahasa Jawi. Itu bahasa lingua franca di negeri-negeri bangsa Polynesia (Melayu di Asia Tenggara -red).

Lalu, kapankah bahasa Aceh menjadi bahasa tulisan? Menurut beberapa asal kabar, itu terjadi di masa Belanda. Ketika itu, orang Aceh menulis dalam bahasa Aceh supaya Belanda tidak mengertinya karena bangsa dari Eropa Utara itu hanya menyiapkan juru bahasa Jawi. Makanya muncullah Hikayat Prang Sabi dalam bahasa Aceh.

Berbagai macam jenis kitab tulisan orang Samudera Pasai dan Aceh Darussalam itu berbahasa Jawi, misalnya Bustanussalatin, Masailal Muhtadi li Ikhwanil Mubtadie. Itu berbahasa Jawi, bahasa Melayu yang disiarkan sebagai bahasa penghubung antar bangsa pertama kali oleh orang Samudera Pasai dengan tujuan menyebarkan agama Islam di negeri antara pulau. Surat-surat Sultan Aceh Darussalam yang sekarang masih bisa dilihat di museum-museum pun berbahasa Jawi.

Apakah bahasa Aceh belum ada sebelumnya. Ada. Beberapa asal kabar menerangkan bahwa bahasa Aceh bahkan lebih tua daripada bahasa Jawi, tetapi lebih rumit sehingga itu hanya menjadi bahasa khusus yang dipakai di antara orang Aceh sendiri. Sementara di kegiatan-kegiatan resmi, yang dipakai adalah bahasa Jawi, artinya, sejak ratusan tahun lalu, anak Aceh diajarkan dua bahasa sekaligus oleh ibu mereka.

Kehadiran nasionalisme Aceh, telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai barang murahan yang harus dihindari di Aceh di masa sebelum MoU Helsinki. Itu sebuah kesalahan besar. Karena diseru-serukan akan bahasa Aceh sebagai bahasa ibulah, Aceh telah tertipu pada kenyataan bahwa merekalah yang mengajarkan bahasa Jawi yang sudah tersusun rapi dalam tulisan kepada penduduk di Pulau Sumatera, Jawa, Borneo (Kalimantan), Maluku, Mindanao (Filipina), dan semenanjung Malaka (Pattani [Thailaind], Pahang, Kelantan (Malaysia), dan lainnya.

Sementara, bahasa Indonesia merupakan bahasa Jawi yang telah diubah sedemikian rupa setelah Republik Indonesia ada. Untuk memutuskan hubungan dengan kenyataan sejarah bahwa bahasa tersebut dikembangkan pertama kali di masa Samudera Pasai, maka diciptakan sebuah cara supaya ada yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Kemudian, ke dalam bahasa yang telah diubah itu dimasukkan bahasa Inggris, Jawa, dan sebagainya.

Maka bingunglah sekalian penduduk akan bahasa yang aneh tersebut. Sebagai misal, silakan ambillah sebuah buku terbitan Balai Pustaka di awal tahun kemerdekaan Indonesia dan bandingkanlah kata dan kalimatnya dengan yang ada di dalam buku-buku terbitan berbagai pihak di masa sekarang. Berapa persenkah sudah bahasa itu dirusak agar ianya tidak lagi mencerminkan asalnya. Tidakkah ini pendustaan terhadap kenyataan sejarah?

Sastrawan Indonesia, Ajib Rosidi, dalam bukunya ‘Kapankah Kesusasteraaan Indonesia Lahir’ menerangkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Jawi, Melayu Pasai. Satu-satunya kerugian besar orang Aceh karena dibangkitkannya nasionalisme Aceh adalah dengan tidak menyatakan kebenaran tentang bahasa Jawi, Melayu Pasai.

Nasionalisme Aceh itu tidak laku lagi sekarang, tetapi kesadaran sejarah yang dibangkitkan oleh Hasan Tiro telah membuat beberapa perbedaan. Hasan Tiro boleh berbangga dengannya, tetapi juga boleh kecewa. Kebanggan dan kekecewaan yang sama besar.

Tujuan ia membangkitkan semangat sejarah kepada penduduk Aceh supaya mereka berusaha membentuk ulang negara Kesultanan Aceh Darussalam yang telah hancur berkeping-keping sehingga kini hanya tinggal beberapa serpihan berdebu.

Tetapi yang terjadi, orang Aceh mahu belajar dan mengingat kembali sejarahnya hanya untuk kebanggaan, mengobati penasaran, bahan kajian ilmiah untuk mendapat jabatan, dan mencari kemasyhuran. Setelah MoU Helsinki, tidak ada seorang pun di Aceh yang berencana menghidupkan kembali sebuah negara yang telah hilang.

Namun, kabar tentang masih adanya nasionalisme Aceh itu pernah terdengar dari orang Aceh yang berada di luar negeri. Tetapi tidak ada seorang pun di Aceh yang mahu mendengarkan bualan orang-orang yang telah meninggalkan negeri tanpa mereka tahu apakah sekalian pelarian perang itu akan kembali ke Aceh atau tidak.

Jika nasionalisme Aceh tidak ada lagi, apakah mereka sudah kembali memakai nasionalisme Indonesia?

Tidak ada yang bisa memastikan itu. Kekecewaan orang Aceh terhadap Jakarta membuat mereka mahu menerima nasionalisme Aceh yang ditawarkan dulu. Tetapi setelah MoU Helsini, orang-orang yang menyerukan nasionalisme Aceh tersebut mengakui kembali penguasaan Indonesia atas Aceh. Apakah dengan itu rakyat akan dengan sendirinya kembali kepada nasionalisme Indonesia? Hanya secara teori itu benar.

Dari sisi lain, penduduk Aceh telah kecewa dengan pemerintah Jakarta, kini mereka juga kecewa dengan pemerintahan di Aceh setelah MoU Helsinki. Dengan keadaan itu, nasionalisme apapun, bagi mereka bukan lagi hal penting. Itu tidak akan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Penduduk yang keadaan jiwanya seperti itu akan mengikuti siapa saja yang dapat menjamin dan menaikkan tingkatan kehidupan mereka.

Penggerak Aceh merdeka gagal meyakinkan dan membuktikan kepada rakyat bahwa nasionalisme Aceh itu penting, dan negara Indonesia bernasib serupa. Saya khawatir, dalam keadaan seperti ini, jika nantinya datang sekumpulan orang baru untuk menawarkan nasionalisme selain kedua yang tadi, rakyat juga akan mencobanya.

 "Apakah nasionalisme itu dapat mengangkat derajat hidup kita?" Begitulah pertanyaan dari sekalian orang di Aceh.*


Oleh Thayeb Loh Angen
Share on Google Plus

About Peradaban Dunia

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

PuKAT Aceh Turki