Memaknai Keberadaan Wali Nanggroe Aceh

Hasan Tiro

Antara Wali Nanggroe dan Wali Neugara

Ketahuilah bahwa istilah ‘wali nanggroe’ merupakan hal baru di Aceh. Akan tetapi istilah ‘wali neugara’ merupakan barang yang sudah lama berdarah-darah. Ianya sudah ada sejak masa awal abad XX, sebelum Negara Republik Indonesia dilahirkan ke dunia oleh ibunya Nedherland Hindie atau Hindia Belanda.

Sesungguhnya, kata ‘nanggroe’ dan ‘neugara’ dalam istilah Aceh, memiliki makna yang berbeda jauh, sejauh kutub utara dan selatan daripada peta bumi. Kata ‘neugara’ bermakna ianya merupakan sebuah wilayah yang memiliki tingkatan tertinggi daripada sebuah pemerintahan. Neugara membawahi nanggroe, nanggroe membawahi sagoe, sagoe membawahi mukim, dan mukim membawahi gampong.

Saat itu tidak ada tingkatan yang bernama ‘daerah’ sebagaimana dikenal dalam susunan GAM. Istilah ini, kabarnya, diambil daripada Kedirajaan Malaysia. Dengan fakta tersebut, istilah wali neugara, lebih lagi wali nanggroe merupakan ciptaan baru daripada peradaban Aceh.

Makna dasar daripada ‘wali neugara’ dapat dipahami seperti ini; Wali neugara adalah seorang yang dipertanggungjawabkan untuk menjalankan tugas daripada sultan Aceh Darussalam dan seluruh pembesarnya karena di masa itu mereka sudah syahid sementara seorang sultan pengganti sudah ditangkap oleh Belanda.

Dalam masa huru-hara seperti itu, Aceh tidaklah mungkin mengangkat kembali seorang sultan sebagai pemimpin tertinggi. Karena, keberadaan sultan memerlukan sekalian menteri dan panglima.
Maka diangkatlah seorang untuk menjalankan tugas sultan dan kafilah siasahnya yan disebut dengan pemangku atau penjabat sultan atau wali neugara, dipilih daripada seorang cerdik pandai atau ulama. Saat itu, yang paling memungkinkan dipilih adalah Syekh Muhammad Saman, seorang teungku chik yang berada di Tiro. Ia dikenal dengan sebutan Teungku Chik Di Tiro.

Dengan fakta sejarah tersebut, maka ‘wali nanggroe’ merupakan seorang wali daripada sebuah negeri, dan sebuah negeri dibawahi oleh sebuah negara. Jika di masa dahulu neugaranya adalah Kesultanan Aceh Darussalam, maka kini ianya adalah Republik Indonesia.

Ini membuktikan bahwa sesungguhnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Jakarta tentang keberadaan wali nanggroe di Aceh. Akan tetapi, Jakarta harus benar-benar takut jika Aceh menghidupkan kembali wali neugaranya.

Maka oleh karena itu, yang dikukuhkan pada 16 Desember 2013 di Banda Aceh adalah wali nanggroe, bukan wali neugara. Karenanya, agak menghairankan ketika Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) yang saat itu dijabatkan kepada Gamawan Fauzi mempermasalahkan Qanun Wali Nanggroe.

Itu artinya seorang mendagri dari sebuah negara besar, mahu bertikai sampai lembam-lembam hanya untuk mempermasalahkan sebuah aturan daripada sebuah propinsi tentang sebuah susunan adatnya. Itu sebuah pertanda tentang ketakutan yang berlebihan daripada sebuah negara besar terhadap sebuah propinsi kecil di dalam wilayahnya. Itu lucu bagi sebuah negara sebesar Indonesia yang berpenduduk lebih daripada dua ratus juta orang.

Begitupun bagi rakyat atau cerdik pandai Aceh, baik yang menjadi penghuni negeri mahupun perantauan di luar negeri. Tuan-Puan sekalian tidak perlu khawatir tentang keberadaan Wali Nanggroe Aceh di dalam Republik Indonesia. Ianya tidak akan mengubah apapun yang sudah terjadi di dalam sejarah.

Sesungguhnya, ini ialah masa yang menempatkan siasah di dalam huru-hara. Inilah masa para bangsawan tidak lagi menjadi pemimpin. Inilah zaman yang mencatatkan banyak turunan hamba sahaya berlagak sebagaimana raja. Inilah perubahan. Barangsiapa yang tidak dapat memaknai perubahan dengan sebenar-benarnya, maka ianya akan lenyap daripada catatan sejarah.
 
Oleh Thayeb Loh Angen, bekas polisi militer GAM, penulis novel Teuntra Atom
 
Share on Google Plus

About Peradaban Dunia

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

PuKAT Aceh Turki