Jangankan Tersenyum dan Berbicara, Menoleh pun Haram kepada Pencuri Uang Rakyat

Oleh Thayeb Loh Angen

Tadi pagi, saya dapat pesan singkat dari penyair Din Saja. Ia menanggapi pemberitaan media tentang uang 1,4 trilyun yang ingin dipakai Pemerintah Aceh tapi dilarang cairkan oleh mendagri.

"Bagaimana rusaknya mental penjabat pemerintah di Aceh. Seniman harus bicara kalau tidak ingin berdosa!" Teriaknya melalui pesan itu.

Saya enggan menanggapinya langsung karena tidak punya keahlian dalam menganalisa hal tersebut. Organisasi yang saya jalankan pun bergerak dalam bidang kebudayaan, bukan anti perampokan uang rakyat.

Saya hanya bicara tentang kebudayaan. Jika tidak sesuai, pejabat teras Jakarta atau UNESCO sekalipun kita protes. Namun, berdiam diri menghadapi kejahatan memang sebuah kesalahan.

Isi pesan singkat penyair tadi menarik untuk ditanggapi dengan cara lain. Jika seniman ingin bicara hal penyalahan anggaran oleh pemerintah, maka terlebih dahulu mereka harus bersatu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, baru bisa mengurus hal pemerintahan.

Bukannya saya tidak mendukung aktivitas anti perampokan uang rakyat, tapi saya belum sepakat dengan cara yang dipakai sekarang oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tersebut untuk menyelamatkan uang rakyat. Perampokan uang rakyat yang disebut korupsi itu punya riwayatnya. Saya akan mendukung aktivitas anti perampokan terselubung itu jika yang dilakukan adalah mencegahnya.

Adalah kurang gunanya jika hanya mengangkat sebuah kasus ketika sudah ada dan mempublisnya di media. Sementara uang rakyat yang sudah diambil tidak kembali. Tahun depan begitu juga lagi kejadian, terus usut mengusut bukan cegah mencegah.

Kita harus fokus pada pembinaan mental dan akhlak para penjabat di Aceh agar mereka tidak merampok uang rakyat. Itu untuk jangka panjang. Untuk jangka pendek, boleh saja mengusut yang sudah terjadi. Yang terpenting adalah mencegah pencurian uang rakyat oleh penjabat dan perkumpulannya sejak anggaran APBA/APBK 2014 di Aceh.

Kalau untuk 2013 sudah lewat. Di dalam 1,4 Trilyun itu bukan semuanya dirampok oleh penjabat, tapi ada bagian tertentu dalam skala besar, mungkin. Porsi tersebut dilarang mendagri karena tidak sesuai dengan aturan yang dibuat RI.

Untuk mengetahui itu akan dirampok atau tidak, maka para aktivis anti perampokan uang rakyat harus memeriksa persiapan anggaran APBA/APBK di Aceh dari sekarang. APBA/APBK 2014, sekarang sudah mulai dirancang. Jangan cuma cari nama di media ketika sudah terjadi, jangan hanya mengelola isu, tapi bertindaklah langsung untuk mencegahnya secara sistematis.

Yang penting menyelamatkan uang rakyat yang belum dianggarkan bukan menghukum perampok yang sudah kedapatan merampok. Menghukum perampoknya dengan cara pemerintah cuma bagian terkecil dari menegakkan keadilan dalam penganggaran uang rakyat.

Kita juga harus mencegah tindakan nepotisme penerimaan PNS atau pegawai BUMN/BUMD di Aceh. Orang-orang yang masuk dengan cara tidak profesional cenderung akan mencari kesempatan merampok uang rakyat yang bukan jatahnya untuk mengganti uangnya yang telah habis saat mendapatkan jabatan tersebut.

Kita juga harus mencegah sistem penilaian yang tak adil di sekolah dan perguruan tinggi di Aceh. Yang pertama harus dilakukan adalah memperbaiki sitem pendidikan. Sistem pemilihan umum di Indonesia dan Aceh mendukung pencurian uang rakyat. Untuk kampanye agar terpilih butuh biaya ratusan juta, bahkan milyaran. Tentu pemenang akan berusaha mengembalikan uangnya yang telah habis saat kampanye. Sistem ini juga wajib diubah.

Apakah LSM Anti perampokan uang rakyat sudah punya konsep untuk ini? Apakah ulama sudah mulai bertindak untuk itu? Kalau sudah, maka saya ikut sekarang. Dan, hanya ulama tulus memperjuangkan kemaslahatan umat yang patut kita ikuti dengan sukarela.

LSM anti perampokan uang rakyat tidak bisa melakukan ini sendiri. Seniman, akademisi, ulama, dan pengusaha yang jujur harus ambil andil secara sukarela dalam melakukannya. Perkara pencurian uang rakyat di Aceh adalah perkara besar. Saking besarnya sehingga mustahil Aceh bisa bangkit lagi sebelum itu diselesaikan dan dicegah.

Sebutan ‘korupsi’ wajib diganti dengan bahasa ibu kita, misalnya diganti dengan kata ‘rampok uang rakyat’ atau carilah kata sepadan yang lain. Itu lebih sesuai dengan kebudayaan Aceh sehingga orang lebih tanggap ingin mencegahnya.

Sebaiknya para pencuri uang rakyat yang sudah terbukti, dihukum secara adat Aceh. Pelaku, keluarga, dan kerabatnya harus dikucilkan. Jangan hadiri kenduri di rumahnya. Ini baru bisa berhasil. Jangankan tersenyum dan berbicara, menoleh pun haram kepada pencuri uang rakyat.

Thayeb Loh Angen, Aktivis Kebudayaan di Pusat Kebudayaan Aceh dan Turki (PuKAT), bekas anggota Polisi Militer GAM.
Share on Google Plus

About Peradaban Dunia

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

PuKAT Aceh Turki