Home » , , , » GAM Tidak Punya Bendera, Isi Qanun No 3 Tahun 2013 adalah Bendera Aceh

GAM Tidak Punya Bendera, Isi Qanun No 3 Tahun 2013 adalah Bendera Aceh

Written By Peradaban Dunia on Saturday, April 27, 2013 | 1:08 PM

Bendera Aceh. Foto: Serambi Indonesia

Oleh Thayeb Loh Angen

Sesungguhnya, bendera dalam Qanun No 3 Tahun 2013 adalah bendera Aceh sesuai dengan arah sejarah. Untuk bisa memahami perkara ini, kita dituntut memiliki pengetahuan tentang perubahan. Apabila dalam buku-buku lama ditemukan ada beberapa curak bendera Aceh yang dipakai oleh Kesultanan Aceh Darussalam, kadang itu berubah menurut kebijakan sultan yang memimpin.

Jika ada yang menyebutkan bahwa bendera dalam qanun tersebut adalah bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maka orang itu tidak tahu apa-apa tentang Aceh selain yang berada di bawah atap rumahnya sendiri. Karena, setahu saya, GAM tidak pernah punya bendera. 

Berdera yang mereka kibarkan dari 4 Desember 1976 adalah bendera Aceh yang telah disesuaikan. Tokoh Revolusi Aceh di akhir abad XX dan awal abad XXI, Hasan Tiro, menyesuaikan bendera itu.

Tujuannya untuk mengakui sejarah hancurnya Aceh setelah penyerangan besar-besaran oleh Belanda kali ke dua. Penyesuaian itu untuk menandakan fase estafet Aceh, sebuah penyambungan sejarah yang pernah terputus.

Hasan Tiro telah memperjuangkan Aceh, termasuk mengibarkan benderanya. Kini, kita sudah bisa bersama-sama memperjuangkan bendera ini. Kita tahu, MoU Helsinki itu terjadi karena GAM dan RI berdamai.

Qanun bendera tersebut adalah perwujudan salah satu dari sekian banyak butirnya. Bila ada orang di Aceh yang tidak setuju dengan bendera dalam qanun tersebut, salah mereka sendiri, kenapa baru sekarang tahu bahwa Aceh punya bendera sendiri. Dulu mereka ke mana.

Bila orang di luar Aceh tidak setuju dengan bendera itu, mereka tidak punya hak apa-apa untuk memprotesnya, itu sama tidak ada haknya orang Aceh memprotes model tutup kepala orang Jawa, karena kita punya warisan budaya masing-masing. Mereka berada di luar teroterial hukum yang punya hak suara untuk bendera Aceh. Inilah yang sebenarnya disebut keberagaman budaya di Indonesia.

Petinggi RI yang berwewenang tentang bendera tersebut sebaiknya mempelajari budaya dan sejarah Aceh, bukan menilai Aceh dengan budaya dan sejarah petinggi itu. Sebagai kumpulan ras yang telah memiliki negara selama ratusan tahun, Aceh memiliki sejarah panjang dan budaya yang lebih tinggi dan kaya. Inilah maksudnya Indonesia adalah bangsa majemuk.

Seharusnya, apa yang sudah disahkan oleh Gubernur dan DPR Aceh, disetujui saja oleh Mendagri, selesai persoalannya, dan RI makin dapat peringkat dalam peta demokrasi dunia. Lalu kita bisa mengurus hal lain yang lebih banyak. Damai itu indah. Cintai Aceh.

Thayeb Loh Angen, aktivis di PuKAT (Pusat Kebudayaan Aceh dan Turki), Wartawan, Penulis, Bekas Anggota Polisi Militer GAM.
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Web Design : Peradaban Dunia Team | Redaksi | About
Copyright © 2011. Peradaban Dunia - All Rights Reserved
www.peradabandunia.com